ANALISIS KESIAPAN PENGGUNAAN BIG DATA DALAM MEWUJUDKAN KONSEP “SMART PROVINCE” DI PEMERINTAHAN
Narasumber:
- Dhomas Hatta Fudholi, S.T., M.Eng., Ph.D.
Dosen Program Studi Informatika – Program Magister FTI UII - Sri Khaerawati Nur
Mahasiswa Program Studi Informatika – Program Magister FTI UII
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang tengah mengadopsi konsep smart province. Hal ini dikenal dengan sebutan Jogja Smart Province (JSP). JSP merupakan solusi dan jawaban untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di DIY.
Pemanfaatan big data dan peningkatan kapasitas teknologi merupakan hal yang penting untuk menerapkan konsep Smart Province. Pemerintah dengan manajemen dan dukungan pengelolaan yang baik akan dapat mencapai tujuan peningkatan layanan yang diharapkan. Namun, tantangan muncul seiring dengan bertambahnya jumlah data, aliran data dan konektivitas yang semakin cepat, sebaran dan bentuk informasi yang beragam, serta keabsahan informasi yang beredar. Untuk itu, dibutuhkan evaluasi secara bertahap untuk mengetahui sejauh mana kondisi masyarakat, dukungan dan langkah ataupun program pemerintahan dalam mengadopsi konsep Smart Province.
Pengukuran layaknya sebuah provinsi menerapkan Smart Province dilakukan dari dua sisi yang nantinya akan digabung, yaitu:
- Sisi kesiapan penggunaan big data dengan menggunakan The Data Warehousing Institute (TDWI) Big Data Maturity Model Guide.
- Sisi kesiapan pemerintah dalam mengadopsi konsep JSP dengan menggunakan Smart City Readiness Framework.
Hasilnya, pengukuran JSP menggunakan Smart City Readiness Framework menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan proses implementasi dukungan teknologi dengan:
- 63% target implementasi masuk ke dalam kategori Partial (sebagian),
- 6% implementasi masuk kategori Over 50%,
- 3% implementasi masuk ke kategori Complete, dan
- Sisanya 28% masuk ke kategori None (tidak ada).
Target implementasi tersebut lebih banyak dilakukan pada dimensi Smart Governance. Dimensi tersebut menjadi fokus utama pemerintah DIY dalam melakukan pengembangan dan perbaikan tata kelola dari sisi teknologi. Pengukuran kesiapan penggunaan big data menggunakan TDWI Big Data Maturity Model menghasilkan nilai yang berada pada level 1 atau Nascent. Dari lima dimensi yang diukur, ditemukan tiga dimensi yang memiliki nilai pengukuran terendah, yaitu dimensi:
- Infrastruktur (Infrastructure),
- Analitik (Analytics), dan
- Tata Kelola (Governance).
Hal ini membuktikan bahwa pemanfaatan big data di internal pemerintah khususnya di lokasi penelitian masih sangat rendah, terutama di sisi infrastruktur dan data yang menjadi faktor utama dalam mengadopsi teknologi big data.
Merujuk pada roadmap Smart Province yang telah disusun oleh pemerintah DIY, didapatkan beberapa program ataupun pengembangan produk dan jasa yang akan menggunakan teknologi big data untuk melakukan analitik dan prediksi. Kelima dimensi pada JSP (smart society, smart living, smart culture, smart environment, dan smart governance) mempunyai program pengembangan tingkat layanan antar pemerintah dan ke masyarakat dengan memanfaatkan big data. Dengan melihat hasil pengukuran yang telah dilakukan dari sisi pemanfaatan teknologi dan langkah pengadopsian big data, masih dibutuhkan perhatian lebih untuk menuju visi misi yang diinginkan.
