Kedaulatan Digital

Di era digital saat ini, kita dikelilingi oleh kehidupan yang terhubung ke internet. Dari pesan instan dan media sosial hingga transaksi keuangan dan perawatan kesehatan, hampir setiap aspek kehidupan kita telah memasuki dunia digital. Teknologi digital telah menyatu dalam kehidupan kita dan menjadi titik penting dalam masyarakat kontemporer. Kita hidup dalam era di mana data pribadi dan kebijakan digital menjadi isu utama. Itulah mengapa konsep kedaulatan digital menjadi sangat penting. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan pengguna internet terbanyak di dunia, perlu serius mempertimbangkan isu kedaulatan digital ini.

Di tengah perubahan yang cepat ini, pemahaman konsep kedaulatan digital menjadi semakin penting. Di era siber yang ditandai dengan keberadaan berbagai teknologi informasi dan komunikasi, pengendalian atas data dan informasi menjadi hal yang sangat penting. Data pribadi menjadi aset berharga yang bisa dimanfaatkan atau disalahgunakan. Oleh karena itu, kedaulatan digital harus dianggap sebagai isu utama dalam konteks data dan privasi.

Apa Itu Kedaulatan Digital?

Kedaulatan digital merupakan istilah yang mengacu pada kemampuan suatu negara dalam mengontrol dan mengelola data dan informasi digital warganya. Kedaulatan digital adalah hak untuk mengontrol, mengelola, dan membuat keputusan tentang informasi yang kita terima dan bagikan secara daring. Ini termasuk pilihan kita tentang cara menjaga privasi kita, melindungi informasi pribadi dan intelektual kita, serta kebebasan kita untuk mengakses dan menggunakan teknologi. Konsep ini merangkum berbagai hak dan kewajiban kita sebagai individu di era digital. Kedaulatan digital adalah hak sebuah negara untuk mengontrol dan mengatur data dan informasi digital yang diproduksi oleh warganya. Konsep ini juga mencakup kapasitas suatu negara untuk melindungi dan mengelola sumber daya digitalnya, serta menjamin hak-hak digital warganya.

Dalam konteks pemerintahan, kedaulatan digital merujuk pada kemampuan pemerintah untuk mengatur data dan teknologi digital di wilayahnya sendiri, menjaga integritas dan keamanan sistem informasinya, serta melindungi data dan hak digital warganya. Ini adalah kekuatan fundamental yang diperlukan untuk menjaga independensi dan keamanan di era informasi.

Dalam konteks ini, kedaulatan digital penting tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi negara. Dengan ancaman seperti serangan dunia maya, pencurian data, dan eksploitasi data pribadi, kemampuan untuk mengelola dan melindungi data Anda menjadi lebih penting dari sebelumnya. Selain itu, kedaulatan digital juga penting untuk bisnis dan pembangunan karena data telah menjadi aset berharga dan sumber daya strategis di era digital.

Tantangan Kedaulatan Digital

Tantangannya, bagaimanapun, adalah bahwa teknologi digital dan internet bersifat global dan tidak mengenal batas negara. Dengan demikian, menjaga kedaulatan digital bisa jadi sulit dan membutuhkan kerja sama internasional dan regulasi yang sesuai.

Regulasi dan Hukum

Ada beberapa titik sensitif yang menjadi sorotan dalam pembahasan kedaulatan digital. Pertama, isu terkait regulasi dan hukum. Di era digital, hukum dan regulasi menjadi instrumen penting untuk melindungi data dan privasi pengguna. Namun, menciptakan regulasi yang efektif dan adil menjadi tantangan. Regulasi harus dapat memastikan bahwa data pengguna dilindungi dan tidak disalahgunakan oleh perusahaan atau pihak lain. Selain itu, peraturan juga harus memastikan bahwa internet tetap sebagai ruang bebas dan terbuka untuk semua orang, tanpa sensor atau pembatasan yang tidak perlu. Ini menjadi tantangan karena menciptakan keseimbangan antara kebebasan, privasi, dan keamanan adalah hal yang rumit.

Dominasi Perusahaan Teknologi Raksasa

Kedua, isu terkait dominasi perusahaan teknologi besar, terutama yang berasal dari luar negeri. Perusahaan seperti Google, Facebook, dan Amazon mendominasi internet dan memiliki akses ke sejumlah besar data pengguna. Ini memicu kekhawatiran tentang eksploitasi data dan hilangnya kontrol atas informasi oleh negara-negara tempat pengguna berasal. Bagi banyak negara, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan perusahaan teknologi lokal menjadi tantangan dalam upaya mereka untuk mencapai kedaulatan digital.

Ancaman Keamanan Siber

Ketiga, isu terkait peningkatan ancaman keamanan siber. Dalam dunia yang semakin terkoneksi, serangan siber menjadi ancaman yang semakin nyata dan berbahaya. Negara-negara harus memiliki kemampuan untuk melindungi infrastruktur dan data mereka dari ancaman ini. Namun, menciptakan sistem keamanan siber yang kuat dan efektif adalah tugas yang kompleks dan membutuhkan sumber daya yang signifikan.

UU tentang Perlindungan Data Pribadi

Ketika kita berbicara tentang kedaulatan digital, kita membicarakan cara sebuah negara mengatur serta mengontrol data dan informasi digital dalam wilayahnya. Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi langkah maju yang penting dan positif dalam memperjuangkan kedaulatan digital Indonesia. Undang-Undang ini merupakan respons yang diperlukan terhadap kebutuhan mendesak untuk melindungi data pribadi warga negara Indonesia di era digital ini. Selama bertahun-tahun, masyarakat Indonesia menghadapi tantangan dalam hal perlindungan data pribadi. Dengan regulasi ini, pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan konkret untuk melindungi hak warganya dalam mengendalikan aliran data pribadi.

UU Perlindungan Data Pribadi mencakup berbagai aspek penting, termasuk hak individu atas data mereka, kewajiban pihak yang mengelola data, dan sanksi untuk pelanggaran. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan adil, di mana hak dan privasi individu dihormati. Namun, penerapan undang-undang ini bukanlah akhir dari perjuangan kita dalam mencapai kedaulatan digital. Masih ada tantangan yang perlu diatasi. Pertama, edukasi publik tentang pentingnya perlindungan data pribadi masih perlu ditingkatkan. Kedua, penegakan hukum yang konsisten dan adil juga menjadi kunci dalam menjamin efektivitas undang-undang ini. Perlindungan data pribadi juga tidak bisa dilepaskan dari konteks global. Banyak perusahaan digital yang beroperasi di Indonesia adalah perusahaan internasional yang memiliki server dan pusat data di luar negeri. Ini membuka pertanyaan tentang bagaimana undang-undang ini dapat diterapkan dan bagaimana perlindungan data pribadi dapat dipastikan dalam konteks internasional.

Usaha Kita untuk Kedaulatan Digital

Selain itu, pertarungan untuk kedaulatan digital tidak hanya melibatkan perlindungan data pribadi. Perlindungan terhadap infrastruktur digital kita, pengembangan industri digital lokal, dan peningkatan kemampuan keamanan siber juga merupakan bagian penting untuk mendukung terwujudnya kedaulatan digital kita.

Jadi, UU Perlindungan Data Pribadi adalah langkah maju yang signifikan. Namun, kita harus terus mendorong untuk reformasi lebih lanjut dan memastikan bahwa semua elemen kedaulatan digital kita diperkuat. Undang-Undang ini seharusnya menjadi fondasi awal dalam membangun era digital Indonesia yang aman dan berdaulat, di mana setiap warga negara dapat merasakan manfaat dari teknologi, tanpa harus khawatir mengenai keamanan dan privasi mereka.

Secara keseluruhan, UU Perlindungan Data Pribadi merupakan langkah maju yang penting dalam usaha Indonesia mencapai kedaulatan digital. Namun, masih banyak tantangan yang perlu diatasi. Perlu adanya upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memastikan bahwa undang-undang ini diimplementasikan secara efektif dan bahwa setiap orang mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan dalam era digital ini.

Yogyakarta, 10 Juli 2023

Kepala Pusat Studi Forensika Digital FTI UII

Dr. Yudi Prayudi, M.Kom.